Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (bahasa Inggris: Free Nutritious Meals), kadang disebut juga sebagai Program Makan Siang Gratis, adalah program makan siang gratis nasional di Indonesia yang mulai berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar siswa sekolah menengah atas/kejuruan, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Latar Belakang dan Sejarah
Inisiatif Awal (1991–2023)
Sebelum peluncuran nasional tahun 2025, Indonesia telah melaksanakan beberapa program pemberian makanan di sekolah berskala lokal. Sejak 1991, pemerintah meluncurkan program percontohan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, menyediakan makanan ringan bagi siswa di desa tertinggal. Program ini diperluas pada 1996 hingga menjangkau lebih dari 2 juta siswa, tetapi sebagian besar terhenti akibat krisis finansial Asia 1997. Pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) yang menyediakan sarapan bergizi bagi siswa di daerah dengan angka stunting tinggi.
Kampanye Pemilu 2024
Program makan gratis berskala besar ini merupakan janji kampanye utama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Awalnya diusulkan dengan nama "Makan Siang Gratis", inisiatif ini bertujuan mengatasi tingginya angka stunting di Indonesia yang mencapai sekitar 21,5% pada tahun 2022. Setelah kemenangan elektoral, cakupan program diperluas hingga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dan namanya resmi diubah menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekankan kualitas gizi.
Peluncuran dan Implementasi (2024–Sekarang)
Untuk mengelola program, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024. Sepanjang paruh kedua 2024, pemerintah melakukan beberapa proyek percontohan di kota-kota seperti Tangerang dan Sukabumi untuk menguji logistik dan biaya makanan, yang diperkirakan sekitar Rp15.000 per porsi.
Program resmi diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025. Pada fase awal, program menargetkan sekitar 15–20 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp71 triliun. Implementasi menggunakan sistem "dapur pusat" (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi), di mana makanan disiapkan di hub khusus dan didistribusikan ke sekolah-sekolah setempat. Pemerintah Indonesia menargetkan perluasan program hingga menjangkau 82,9 juta orang pada tahun 2029.
Pada Maret 2026, pemerintah mengumumkan bahwa program akan diskalakan karena masalah "efisiensi fiskal" sebagai dampak dari perang Iran 2026.
Anggaran
Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini pada tahun 2025. Pada Januari 2026, anggaran dinaikkan menjadi Rp335 triliun (setara US$21 miliar). Presiden Prabowo menetapkan rata-rata anggaran per porsi sebesar Rp10.000, turun dari perkiraan awal Rp15.000.
Tujuan
Tujuan utama program ini meliputi:
- Menurunkan angka stunting pada anak-anak Indonesia
- Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan
- Mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan makanan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045
Kontroversi dan Kritik
Kasus Keracunan Massal
Sejak peluncuran program pada 6 Januari 2025, terjadi berulang kali kasus keracunan massal yang dilaporkan di berbagai daerah. Kasus pertama terjadi pada 16 Januari 2025 di Sukoharjo, di mana sepuluh siswa jatuh sakit. Hingga akhir September 2025, sebanyak 6.452 anak telah terdampak di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional mencatat 4.711 kasus suspek dari satu miliar porsi yang disajikan. Laporan berikutnya mencatat 16.109 siswa terdampak per 31 Oktober 2025.
Kritik dari LSM
Beberapa LSM, termasuk Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program senilai Rp171 triliun (US$10 miliar) setelah ratusan siswa mengalami keracunan. Dalam sidang parlemen, ketua JPPI menyebut wabah keracunan sebagai "kegagalan sistemik".
Protes
Pada 27 September 2025, ratusan ibu berkumpul di Sleman melakukan protes dengan memukul peralatan dapur. Aksi serupa juga terjadi di Monas, Jakarta, di mana para ibu memprotes program dengan poster berisi komentar satir.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaitkan insiden keracunan dengan kontaminasi bakteri dan virus akibat sanitasi dapur yang buruk. Pada 5 Mei 2025, Presiden Prabowo membela program dan berspekulasi bahwa keracunan bisa disebabkan siswa makan dengan tangan kosong tanpa sendok. Pada 15 Oktober 2025, Presiden mengakui kekurangan program, menyebut tingkat insiden keracunan sebesar 0,0007%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah memberikan "perhatian yang sangat serius" terhadap program ini dan menyatakan bahwa keberhasilan program makan gratis akan menentukan keberhasilan pemerintahan Prabowo. Sebuah tim koordinasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga dibentuk untuk pemantauan harian.
Pembekuan oleh Kepala Daerah
Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menghentikan sementara program di empat daerah setelah ratusan siswa jatuh sakit di wilayah Bandung Barat dan Sukabumi.
Status
Hingga data terakhir tersedia, program Makan Bergizi Gratis masih berjalan dan telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dalam 11 bulan pelaksanaan. Program ini disebut sebagai program makan bergizi gratis pertama dalam sejarah Indonesia yang menjangkau seluruh kelompok rentan, termasuk anak TK, SD, SMP, SMA, SLB, pondok pesantren, sekolah keagamaan, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
